Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang

  • Crystha Armereo Universitas Tridinanti Palembang
Keywords: Good Corporate Governance, Pengelolaan Keuangan

Abstract

Dalam praktek pengelolaan keuangan daerah, terkadang pemerintah secara sengaja atau tidak sengaja atas tindakan yang mereka lakukan dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada saat kepala pemerintah tersebut menetapkan suatu kebijakan, kadang terdapat suatu kasus dimana terjadi tindak korupsi, kolusi dan nepotisme yang bisa terjadi baik sengaja maupun tidak disengaja oleh pihak terkait. Kasus tersebut dapat terjadi karena mereka kurang memahami pedoman dalam pengelolaan keuangan terutama keuangan daerah sehingga, pihak tersebut merugikan keuangan negara dan terjerat dalam tindak korupsi, kolusi dan nepotisme dan pada akhirnya harus mengganti kerugian atas apa yang terjadi dan mencoreng citra pegawai pemerintah daerah. Penerapan prinsip Good Corporate Governance sangat penting dalam menjalankan tata pemerintahan yang baik. Prinsip dari Good Corporate Governance juga berperan sebagai pengendali bagi pemerintah untuk menjalankan pemerintahan yang baik dan terbebas dari tindak korupsi, kolusi dan nepotisme. Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang penerapan good corporate governance (GCG) bahwasanya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang belum secara maksimal melaksanakan tiap-tiap prinsip GCG dalam pelayanan publik yaitu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab, kewajaran dan kemandirian. Setelah menyajikan, menelaah, dan mengkaji serta menganalisis dengan seksama terhadap data yang terkumpul dan sampai pada hasil akhir, maka pada saran yang dapat peneliti ajukan Kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diharapkan senantiasa mengkontrol dan memotivasi para pegawai atau aparaturnya dalam membentuk karakter pegawai atau aparaturnya sesuai budaya kinerja yang dilaksanakan dengan berbagai kegiatan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Palembang diharapkan sering mengadakan evaluasi terhadap penerapan Good Corporate Governance (GCG) agar memiliki rasa tanggungjawab terhadap system tata kelola organisasi tumbuh besar dan semakin tumbuh rasa ingin dalam memajukan kualitas Good Corporate Governance (GCG) dengan baik.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Bastian, Indra (2014). Sistem Pengendalian Manajemen Sektor Publik. Jakarta: Salemba Empat.

Daniri, Mas Achmad. 2014. Lead by GCG. Gagas Bisnis: Jakarta.

Keputusan Menteri BUMN Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tahun 2002.

Republik Indonesia. 2005. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.Jakarta: Legalitas.

Republik Indonesia. 2007. Undang-undang No 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025. Jakarta: Legalitas.

Syakkroza, Akhmad, 2014, Corporate Governance, sejarah dan perkembangan, teori, Model dan Sistem Governance Serta Aplikasinya dan pada Perusahaan BUMN. Jakarta: Lembaga Penerbitan FE UI.

Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif. dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sutrisno, Sutedi. 2016. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan ke-8. Jakarta: Prenada Media Group.

Syarifudin, 2015. Pengelolaan Keuangan Daerah. : PT. Index. Bandung (hal. 89).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 TentangPemerintah Daerah.

www.seknasfitra.org

Published
2021-07-16
How to Cite
Armereo, C. (2021). Analisis Good Corporate Governance Pada Pengelolaan Keuangan di Kantor Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kota Palembang. EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis, 9(2), 241-254. https://doi.org/10.37676/ekombis.v9i2.1355
Section
Articles