Implementasi Kebijakan Melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online Bagi Hakim Dan Aparatur Di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya beserta faktor pendukung dan penghambatnya.

Desain penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Informan penelitian ini adalah pihak – pihak yang terlibat dalam implementasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung RI Fitur Presensi Online di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya. Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian, Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber. Teknik analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan melalui Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP) Mahkamah Agung Republik Indonesia Fitur Presensi Online bagi Hakim dan Aparatur di Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya sudah dilaksanakan dengan baik walaupun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa kendala sehingga diperlukan perbaikan berdasarkan komponen yang harus ada dalam implementasi kebijakan publik menurut H Tachjan (2006) yaitu program, kelompok sasaran, dan unsur pelaksana (implementor). Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program presensi online pada SIKEP MA RI telah dijalankan dan dipahami dengan baik oleh seluruh pimpinan dan personil. Kelompok sasaran kebijakan tersebut adalah pimpinan, hakim tinggi, ASN, dan personil TNI. Sedangkan unsur pelaksana adalah Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan IT serta PPSPM. Faktor pendukung terdiri dari dukungan pimpinan dan peraturan dan ketersediaan perangkat IT. Sedangkan faktor penghambat adalah sistem sering eror, sikap malas pegawai, dan sistem presensi online tidak terintegrasi dengan sistem pengajuan tunjangan kinerja.

Kata kunci : implementasi kebijakan publik, presensi online SIKEP MA RI, Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya